Pemerintah Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dalam upaya digitalisasi sertifikat tanah di seluruh negeri. Rencana untuk mengganti sertifikat fisik menjadi sertifikat elektronik telah menjadi perhatian publik, dengan berbagai reaksi pro dan kontra dari masyarakat. Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi lebih dalam mengenai proses transisi ini, manfaat, serta tantangan yang harus dihadapi.

Transformasi Digital Sertifikat Tanah

Kebijakan untuk menggantikan sertifikat tanah fisik dengan sertifikat elektronik telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Langkah ini merupakan kelanjutan dari program sertifikasi tanah gratis yang dicanangkan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Proses digitalisasi sertifikat tanah, yang disebut dengan “transformasi digital”, bertujuan untuk menciptakan database tanah yang terintegrasi secara elektronik. Seluruh data spasial, data yuridis, dan informasi terkait kepemilikan tanah akan disimpan dalam sistem komputer Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Manfaat Sertifikat Tanah Elektronik

Pemerintah yakin bahwa penerapan sertifikat tanah elektronik akan memberikan berbagai keuntungan bagi masyarakat, termasuk:

• Kemudahan Akses: Pemilik tanah dapat mengakses sertifikat elektronik kapan pun melalui email yang terdaftar, termasuk mencetak sertifikat tersebut dari database online BPN.
• Keamanan Data: Sertifikat elektronik akan disimpan dalam sistem komputer BPN, sehingga diharapkan dapat mengurangi resiko kehilangan atau pemalsuan sertifikat.
• Efisiensi Proses: Pengurusan sertifikat tanah baru, seperti jual-beli, hibah, atau warisan, dapat dilakukan secara elektronik, mempercepat proses dan mengurangi biaya.

Tantangan Implementasi Sertifikat Tanah Elektronik

Meskipun memiliki banyak potensi manfaat, implementasi sertifikat tanah elektronik juga menghadapi beberapa tantangan, di antaranya:

1. Sosialisasi yang Belum Merata

Informasi mengenai program digitalisasi sertifikat tanah belum tersampaikan secara merata ke seluruh masyarakat. Masih banyak warga yang belum memahami mekanisme dan proses peralihan dari sertifikat fisik ke elektronik. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama mengenai keamanan data pribadi dan keabsahan hukum dari sertifikat elektronik tersebut.

Kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pihak berwenang juga memperburuk situasi, mengakibatkan masyarakat ragu-ragu untuk melakukan peralihan. Oleh karena itu, diperlukan upaya intensif dari pemerintah untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang program ini.

​2. Keamanan Data Elektronik

Pengamat keamanan siber menyoroti bahwa infrastruktur digital di Indonesia belum cukup siap untuk implementasi sertifikat elektronik. Terdapat kekhawatiran mengenai potensi kebocoran data atau penyalahgunaan informasi sensitif terkait kepemilikan tanah. Selain itu, mereka menggarisbawahi perlunya penguatan regulasi dan standar keamanan siber yang lebih ketat untuk melindungi data dari serangan siber.

​Pengamat juga menekankan pentingnya pelatihan dan peningkatan kesadaran masyarakat serta petugas terkait mengenai praktik keamanan digital yang baik. Mereka menyarankan agar pemerintah dan pihak terkait melakukan uji coba dan audit menyeluruh sebelum penerapan penuh sertifikat elektronik untuk memastikan sistem yang aman dan andal.

3. Konflik Agraria yang Belum Terselesaikan

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengkritik bahwa pemerintah harus terlebih dahulu menyelesaikan masalah-masalah struktural terkait kepemilikan tanah di Indonesia, sebelum berfokus pada digitalisasi sertifikat. Menurut KPA, isu-isu seperti ketimpangan kepemilikan tanah, konflik agraria yang berlarut-larut, serta ketidakadilan dalam distribusi lahan perlu mendapatkan perhatian utama.

​Mereka khawatir digitalisasi dapat memperparah konflik agraria yang sudah ada, karena tanpa penyelesaian masalah-masalah mendasar tersebut, teknologi digital justru bisa digunakan untuk memperkuat kekuasaan pihak-pihak tertentu atas tanah, memperlebar kesenjangan, dan menambah kerentanan masyarakat adat serta petani kecil terhadap penggusuran dan kehilangan lahan.

Langkah Strategis Pemerintah

Untuk mewujudkan implementasi sertifikat tanah elektronik yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah strategis:

1. ​Meningkatkan Sosialisasi: Pemerintah harus memperkuat upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, agar warga memahami dengan baik mekanisme dan manfaat dari sertifikat tanah elektronik.
2. Memastikan Keamanan Data: Pemerintah harus memastikan keamanan dan perlindungan data yang disimpan dalam sistem elektronik, dengan menerapkan standar keamanan yang ketat.
3. Menyelesaikan Konflik Agraria: Sebelum berfokus pada digitalisasi, pemerintah perlu memprioritaskan penyelesaian masalah-masalah struktural terkait kepemilikan tanah di Indonesia.
4. Melibatkan Pemangku Kepentingan: Pemerintah harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, organisasi agraria, dan ahli, dalam proses perencanaan dan implementasi sertifikat tanah elektronik

Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan digitalisasi sertifikat tanah dapat menjadi solusi yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat, serta mendukung tata kelola pertanahan yang lebih baik di Indonesia.

Tata Cara Mendaftar Sertifikat Tanah Elektronik

​Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 mengenai Sertifikat Elektronik, disebutkan bahwa terdapat dua jenis penerbitan sertifikat tanah elektronik, yaitu pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar, dan penggantian sertifikat fisik menjadi elektronik.

Berikut adalah langkah-langkah mengubah sertifikat tanah menjadi sertifikat elektronik.

1. Siapkan dokumen digital yang berisi informasi fisik, seperti:

• Gambar ukur tanah
• Peta bidang tanah atau peta ruang
• Surat ukur dan surat ukur ruang atau gambar denah satuan rumah susun
• Dokumen data fisik lainnya yang telah dikumpulkan dan diolah​

2. Menunjukkan bukti kepemilikan tanah, seperti:

• Dokumen data fisik lainnya yang telah dikumpulkan dan diolah
• Informasi mengenai pemegang hak secara fisik dan yuridis​

3. Sertifikat elektronik pertama kali diterbitkan ketika proses pendaftaran tanah yang belum terdaftar.

4. Proses konversi sertifikat analog menjadi versi elektronik untuk lahan yang telah terdaftar, bisa dilakukan secara sukarela dengan mengunjungi kantor pertanahan atau melalui transaksi jual beli dan prosedur lainnya.

5. Pemohon mengajukan permohonan untuk memelihara data pendaftaran tanah kepada Kementerian ATR/BPN.

6. Kepala Kantor Pertanahan melakukan verifikasi data pemegang hak, data fisik, dan data yuridis.

7. Apabila data fisik dan yuridis sudah sesuai, sertifikat elektronik akan dikeluarkan dan buku tanah akan ditarik.

8. Kepala Kantor Pertanahan mengeluarkan sertifikat untuk digabungkan dengan buku tanah dan diarsipkan sebagai dokumen di Kantor Pertanahan. Dokumen tersebut akan disimpan dalam database.

9. Melalui sistem elektronik, pemilik diberikan hak akses ke sertifikat tanah elektronik. Sertifikat dan akses tidak akan diberikan kepada pemegang hak jika data fisik tidak lengkap atau tanah masih dalam sengketa.

Kesimpulan

Penggantian sertifikat fisik dengan sertifikat elektronik telah menarik perhatian masyarakat dengan berbagai komentar positif dan negatif. Transformasi digital ini membawa banyak manfaat seperti akses yang lebih baik, keamanan data, dan proses yang efisien. Dalam proses transformasi digital, pemerintah menetapkan ketentuan dan tahapan penerbitan sertifikat tanah. Ada dua jenis penerbitan sertifikat tanah, yaitu pendaftaran pertama tanah dan sertifikat pertama tanah untuk tanah yang belum terdaftar. Setelah memahami secara mendalam, semoga artikel ini dapat membantu Anda untuk pertimbangan yang lebih baik.

 

Referensi:

1. Cara Daftar dan Ganti Sertipikat Tanah Elektronik
2. Cara Daftar dan Ganti ke Sertifikat Tanah Elektronik
3. Cara Mengurus Sertifikat Tanah Elektronik, Begini Proses Mendaftar dan Menggantinya
4. Simak! Cara Daftar dan Ganti Sertifikat Tanah Elektronik
5. Apa Itu Sertifikat Tanah Elektronik, Cara Daftar & Keabsahannya